Antara Kisruh DPT dan Penggunaan KTP

Antara Kisruh DPT dan Penggunaan KTP

Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas musibah tertabraknya minibus oleh KA Prambanan Ekspress (Prameks) di perlintasan tanpa palang pintu Desa Jombor Kec Ceper Kab Klaten. Semoga seluruh korban yang meninggal diampuni segala kesalahannya dan diberikan tempat yang sempurna di sisi-Nya. Dan sebagai warga Klaten saya berharap kepada Pemkab Klaten untuk berkoordinasi dengan PJKA agar ratusan perlintasan kereta api yang belum ada palang pintunya segera dibenahi.

Minggu-minggu ini, media kita banyak juga dipenuhi oleh berita miring berkaitan dengan cacut marutnya DPT. Memang dari dulu saya mengamati kalau hampir sebagian besar yang ada di negara kita DPT-DPTsemrawut. Berbagai kepentingan tumpang tindih di dalam penataannya. Daerah Pinggiran Trotoar (DPT) yang seharusnya diperuntukkan untuk taman-taman kota di serobot oleh PKL, pemilik toko, tukang parkir atau manusia-manusia lain yang menguasainya secara ilegal. Dan tentu saja dampak yang kita rasakan adalah adanya kesemrawutan baik itu dalam kegiatan maupun tampilannya.

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekisruhan DPT tersebut, beberapa ahli menganjurkan untuk menggunakan KTP (Ketegasan Terpadu Pemerintah). Ketegasan terpadu maksudnya ketegasan yang terpadu antara berbagai instansi pemerintah dan harus dilakukan oleh seluruh aparat pemerintahan. Jadi tidak ada oknum yang diberikan kesempatan untuk “bermain” disini. Terpadu yang lain adalah adanya keterpaduan antara perangkat/aparat pemerintahan dengan aturan yang sudah ada dan berlaku. Tidak bisa kita pungkiri kalau adanya beberapa aparat pemerintah yang justru tidak mengusai peraturan yang sudah ada bahkan ada yang pura-pura tidak tahu. Sehingga kadangkala setiap ada perijinan yang masuk mereka langsung memberikan ijin tanpa melihat peraturan yang memang sudah di tetapkan dan berlaku di kawasan tersebut.

Semoga kisruh DPT yang terjadi di negara kita bisa segera diatasi dengan penggunaan KTP yang memang sudah dimiliki oleh seluruh aparat pemerintahan. Saya yakin apabila peraturan yang ada mampu memberikan pencerahan kepada seluruh stakeholders serta pembuat kebijakan.